Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) baru-baru ini mengungkapkan hasil penelitian yang menunjukkan potensi terjadinya gempa megathrust setiap 200 tahun. Beberapa lokasi di Indonesia sudah seharusnya mengalami gempa besar berdasarkan siklus tersebut, namun hingga kini bencana tersebut belum terjadi.
Dewan Pembina IABI, Dwikorita Karnawati, dalam sebuah forum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Rabu, 6 Mei 2026, mengungkapkan bahwa para ahli sepakat terdapat dua atau tiga lokasi yang berpotensi mengalami gempa megathrust dalam siklus 200 tahunan tersebut. Lokasi-lokasi tersebut antara lain adalah Mentawai, Pulau Siberut di pesisir barat Sumatera, Selat Sunda bagian selatan, dan wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dwikorita menambahkan, berdasarkan data dari tim penelitian di Institut Teknologi Bandung (ITB), siklus gempa megathrust ini telah memasuki fase 30 tahun terakhir. Oleh karena itu, meskipun waktu terjadinya tidak dapat diprediksi dengan pasti, urgensi mitigasi bencana harus menjadi prioritas. “Kami tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi ini adalah hasil kajian yang perlu dijadikan acuan untuk mitigasi bencana,” ujarnya.
Dalam menghadapi ancaman yang potensial, Dwikorita menjelaskan bahwa beberapa pemerintah daerah telah melakukan persiapan, salah satunya adalah Pemerintah DIY yang merancang Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dengan desain yang mampu menahan guncangan gempa hingga Magnitudo 8,7. Ini terinspirasi dari Bandara Sendai di Jepang yang tetap berdiri kokoh saat menghadapi gempa megathrust.
Bandara YIA bukan hanya sekadar infrastruktur transportasi, tetapi juga berfungsi sebagai benteng evakuasi tsunami. Area bandara diangkat setinggi 7-10 meter untuk mengantisipasi gelombang tsunami. Meskipun lantai dasar mungkin akan terendam, lantai mezanin dan lantai dua telah disiapkan untuk menampung hingga 10.000 orang sebagai lokasi evakuasi, ditambah adanya crisis center berupa menara yang dapat menampung 2.000 orang.
Dwikorita juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana. Ia menekankan perlunya keberlanjutan dalam edukasi kebencanaan, mengingat pergantian generasi siswa dan jabatan pemerintah. “Pelatihan kebencanaan dan geladi harus dilakukan secara intensif agar ilmu mitigasi tidak hilang saat para personel atau siswa yang terlatih lulus atau pindah tugas,” tambahnya.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dan pelaksanaannya di daerah. Ia menyebutkan ada tiga persoalan utama yang menjadi akar kesenjangan ini. Pertama, sistem peringatan dini yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Kedua, integrasi data risiko lintas sektor yang masih belum optimal.