INFO TEMPO – Rencana Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 akan dilaksanakan dalam tiga batch. Batch pertama akan berlangsung dari Februari hingga Mei 2026, dengan empat dimensi utama yang menjadi acuan penilaian. Kategori tersebut meliputi Penurunan Tingkat Pengangguran, Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, Pengendalian Inflasi, serta Creative Financing/Entrepreneur Government.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa batch selanjutnya akan mencakup indikator-indikator lain yang disesuaikan dengan program-program pemerintah di daerah. “Bisa saja ada penilaian terkait digitalisasi, demokratisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi,” ungkapnya pada Rabu, 29 April 2026.
Yusharto juga mengharapkan agar pemerintah daerah dapat menjalankan program-program dengan baik. Dalam penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, diharapkan tidak ada rekayasa. Para pemimpin daerah diharapkan bekerja sesuai dengan kondisi lokalitas masing-masing. “Pak Mendagri selalu menekankan agar daerah yang dinilai tidak hanya yang memiliki kinerja baik, tetapi juga daerah dengan tantangan yang lebih besar perlu dilaporkan agar bisa diberikan intervensi yang tepat,” tambah Yusharto.
Tujuan dari Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 adalah untuk mendukung dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. “Selama ini, Kemendagri lebih banyak memberikan arahan, cenderung menggunakan pendekatan stick. Kini, kita beralih ke pendekatan carrot untuk meningkatkan kinerja,” jelasnya.
Kemendagri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 320 miliar untuk diberikan kepada 144 pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang ini. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, juga mengalokasikan Rp 1 triliun untuk tiga batch dari anggaran Kemendagri, ditujukan untuk pemda yang berkinerja baik. “Ini adalah dedikasi kita kepada daerah dalam bentuk insentif fiskal,” katanya.
Keputusan ini tentu memicu berbagai pertanyaan, terutama di kalangan internal. Mengapa anggaran dialokasikan ke daerah? Tito memberikan argumen yang kuat bahwa dengan memberikan insentif nyata, dampaknya akan lebih langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan penghargaan ini, kepala daerah tidak hanya memperoleh legitimasi kinerja tetapi juga tambahan sumber daya untuk memperluas program mereka.
Dalam pelaksanaannya, kompetisi ini tidak akan diadakan secara seragam. Perbandingan antara daerah dengan karakteristik yang berbeda dianggap tidak adil. Oleh karena itu, Kemendagri memilih pendekatan regional. Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa gelombang yang mencakup wilayah Sumatra, Kalimantan, Jawa-Bali, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara, serta Papua.
Diharapkan, daerah yang menerima penghargaan akan semakin termotivasi dalam kinerjanya, sedangkan daerah yang belum berhasil akan berusaha keras untuk menjadi pemenang pada indikator penilaian di batch berikutnya.